Jasa Pembuatan Website Pemerintahan Desa dan Administrasi desa (APLIKASI MITRA DESA ANDA )
TAMPILAN WEBSITE DESA
FORM UNTUK POSTING INFORMASI-INFORMASI DESA
MENU UNTUK LOGIN KEADMIN WEB DESA
FORM UNTUK INPUT DATA PENDUDUK
STATISTIK KEPENDUDUKAN
 |
| Diatas adalah salah satu contoh Layanan Mandiri dalam pembuatan surat keterangan atau surat pengantar, bagi warga yang sudah di daftarkan di Layannan mandiri ini maka warga tersebut bisa membuat surat keterangan secara Online ( Pendaftaran Layanan Mandiri dilakukan di Kantor Desa ) |
FORM UNTUK MEMBUAT SURAT KETERANGAN
FORM UNTUK INPUT SURAT MASUK KE DESA
INPUT ANGGARAN DESA
INPUT DATA PROGRAM BANTUAN DESA
MENU INI DIGUNAKAN UNTUK WARGA YANG INGIN DIDAFTARKAN MANDIRI SEHINGGA PADA SAAT PERMINTAAN SURAT PENGANTAR/SURAT KETERANGAN BISA DILAKUKAN MANDIRI DARI MANAPUN
TAMPILAN MENU ADMIN KETIKA DIAKSES MENGGUNAKAN HP
Sistem Informasi Desa (SID) adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
Adapun manfaat dari SID adalah :
Kantor desa lebih efisien, Misalnya, dengan memakai SID, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Dengan SID, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung.
Kantor desa lebih efektif, Sebagai contoh, karena SID menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa mentargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. Ini berbeda dengan proses serupa tanpa SID, di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.
Pemerintah desa lebih transparan, Dengan SID, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai SID untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan pengumuman dsbnya.
Pemerintah desa lebih akuntabel, Dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa dsbnya di dalam SID yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan, penggunaan dana desa dsbnya.
Layanan publik lebih baik, Seperti disebut di atas, dengan SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga akan bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.
Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa, Dengan SID, informasi kependudukan, perencanaan, asset, anggaran dsbnya akan terrekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di web desa. Karena tahu data itu ada, warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan.
Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa, Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, SID juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar/usulan elektronik.
Aplikasi Teknologi Sistem Informasi Desa tentunya berhubungan dengan data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berisi tentang data Nomor Induk Kependudukan – NIK dan Nomor Kepala Keluarga. Jadi Sistem Informasi untuk Desa adalah sistem yang mengawal banyak hal dalam pelayanan kependudukan salah satu aspeknya adalah keakuratan dan kecepatan dalam pelayanan publik di Desa
Aplikasi Sistem Teknologi Informasi Desa pada perkembangannya bukan hanya alat untuk memantau pembangunan desa sebagaimana namanya di UU Desa yaitu Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, namun juga sebagai pustaka desa yang berisi data untuk merencanakan pembangunan desa, dan kawasan perdesaan tentunya.
Database kependudukan desa ataupun aplikasi SID tidak akan berguna ketika tidak pernah diupdate sesuai peristiwa yang terjadi di masyarakat desa seperti peristiwa migrasi penduduk, peristiwa kelahiran ataupun peristiwa ketika ada warga yang meninggal dunia, sehingga akan mengurangi, menambahi ataupun memutakhirkan data-data kependudukan.
Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi SID tentunya memiliki beberapa hambatan-hambatan antara lain :
1) Kapasitas perangkat desa,
2) Ketersediaan data awal,
3) Keterbatasan sarana,
4) Anggaran,
5) Kesenjangan.
Sehingga perlunya komitmen pengambil keputusan di kabupaten/kota dalam mendukung implementasi SID mulai dari tahap perencanaan sampai dengan implementasi.
INFO DETAIL :
CABANG REMBANG, PATI DAN BLORA
M.KHAIRUR RIFAI
WA : 0853-3514-8799
CABANG PURWOKERTO & CILACAP
TRI WAHYUDIN
WA : 0895-0700-6970
SYARAT PENDAFTARAN DOMAIN DESA.ID
DEMO
View Website = https://desaku.beitsolution.id
Login Admin Web = http://desaku.beitsolution.id/index.php/siteman
Username : demo
Pass : Demo889988###
DEMO LAYANAN MANDIRI
NIK : 7206062107760001
PIN : 889988
INFORMASI TAMBAHAN :
APLIKASI APBDES 2019 v.2.rar ( password file nya : formatadministrasidesa )
Donwload Lengkap Format-Format SPJ Dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2020
- Format Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa (BKPKDes)
- Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa
- Format Buku Kas Umum Desa
- Format Buku Kas Pembantu Pajak Desa.
- Format Buku Bank Desa.
- Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)
- Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)
- Format Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes - Lampiran I
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa - Lampiran II
- Format Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa Lampiran III
Negara Mengakui Desa
Saat ini Desa telah mendapatkan pengakuan (rekognisi) dari Negara dengan lahirnya Undang-undang tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya baik berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun petunjuk teknis dan pelaksanaan turunan lainnya. Pada halaman ini kami mencoba menampilkan seluruh peraturan terkait desa yang bersumber dari JDIH DPR RI, Sekretariat Negara maupun Kementerian-kementerian terkait.
Lahirnya UU Desa
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 Desember 2013 dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. UU Desa. UU merupakan hasil advokasi desa, banyak pihak terlibat didalam perjuangan RUU Desa selama lebih dari 5 tahun.
UU Desa tidak hanya mengatur Pemerintahan Desa, tetapi juga Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, Pengelolaan Aset, BUMDesa hingga kerjasama antar desa dll.
Lahirnya Kementerian Desa
UU ini juga melahirkan kementerian baru, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) yang mengurusi hal-hal terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara masalah pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
Tags : Software Versi Web Base
BE IT SOLUTION
www.beitsolution.id
Digital Solution for Growing World.
- BE IT SOLUTION
- Februari 24, 2012
- 16710 Bogor, Jawa Barat
- info@beitsolution.id
- +6287776668179
Posting Komentar